Dedikasi pegawai negeri sipil (PNS) di Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu patut dipertanyakan. Mental malas kerja nampaknya masih menjadi kebiasaan sejumlah PNS. Bahkan, peringatan keras Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Muhayat, pada acara peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) di plaza barat Kantor Walikota Jakarta Utara, Rabu (23/7) kemarin, pun tidak mempan.
Buktinya, beberapa kantor satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pulau Pramuka dan Gedung Unit Teknis di Pulau Karya terlihat lengang tidak ada aktivitas berarti.
“Saya harap, Pak Sekda melaksanakan ancamanya itu, biar PNS jera dan mau rajin kerja,” ujar Sahabudi, warga RT 06/01 Kelurahan Pulau Panggang, di sela-sela acara penambahan keahlian nelayan oleh Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Provinsi DKI Jakarta di Pulau Karya, Kamis (24/7).
Senada dengan Sahabudi, Tabri, anggota Dewan Kelurahan Pulau Panggang mengakui, komentar Sekda DKI itu tidak akan menjadi sebuah cambuk pedas, selama tidak direalisasikan. Karena itu, harus dilaksanakan sehingga PNS yang mangkir menjadi jera. “Saya harap ini bisa menjadi shock therapy buat PNS Kepulauan Seribu yang suka menyepelekan tugas dan jarang ada di tempat,” tegasnya.
Menurutnya, agar kinerja PNS di Pemkab Administrasi Kepulauan Seribu menjadi baik, Bupati Kepulauan Seribu harus merespon pernyataan Sekda DKI itu dengan mengeluarkan surat keputusan (SK) yang isinya menindaklanjuti harapan Sekda itu. “Pemkab mulai sekarang harus memberlakukan aturan dan sanksi tegas kepada PNS yang terdata suka bolos,” ungkap Tabri.
Krisdianto, Sekretaris Kabupaten Kepulauan Seribu, mengatakan, pernyataan itu merupakan teguran yang harus dijadikan motivasi untuk meningkatkan kinerja para PNS Kepulauan Seribu. “Kita jadikan motivasi dan akan menginstruksikan PNS untuk wajib mengisi daftar hadir setiap hari kerja,” kata Krisdianto. Karena itu, dalam waktu dekat, Pemkab Kepulauan Seribu akan mengevaluasi daftar kehadiran PNS di lingkungannya.
Menanggapi banyak PNS yang mangkir pada hari ini, Krisdianto berdalih bahwa para PNS tersebut pada umumnya mengalami kendala transportasi. Karena itu, banyak yang terlambat. Ia menuturkan, sarana transportasi di Kepulauan Seribu belum memadai.
“Transportasi kita belum bisa membawa seluruh PNS. Jadi, secara berkala kita akan tingkatkan kapasitas kapal yang membawa PNS,” ungkapnya.
Selain transportasi, Krisdianto juga mengungkapkan, kinerja PNS di Kabupaten Kepulauan Seribu juga terkendala jaringan utilitas listrik. Sebab, di Pulau Pramuka dan Pulau Karya yang notabene menjadi sentral kerja unit teknis Pemkab Kepulauan Seribu belum mendapat pasokan listrik pada siang hari. Sehingga, para pegawai kesulitan melaksankan tugasnya.
“Fasilitas pendukung kerja belum maksimal sehingga aktivitas kerja terhambat,” jelasnya. Tapi yang pasti kita akan menindak tegas PNS-PNS yang masih membandel,” tandas Krisdianto.
Originally posted 2009-08-21 08:30:45. Republished by Blog Post Promoter
