Pulau Seribu Jakarta

Tujuh kapal yang bersandar di Dermaga Marina Ancol, Jakarta Utara, kini tidak dapat beroperasi. Sebab, manajemen Taman Impian Jaya Ancol (TIJA) telah menyegel tujuh kapal tersebut. Enam kapal lantaran belum membayar biaya sandar kapal (Mouring) selama tiga bulan dan satu kapal lantaran salah sandar. Penyegelan tersebut berupa mengikat kapal dengan rantai yang digembok. Sehingga, kapal tidak bisa dioperasikan karena terikat dengan dermaga. Kapal-kapal yang disegel karena mouring diantaranya, KM Sepa milik pengembang resort Pulau Sepa Permai, dan KM Astrea. Sedangkan yang salah sandar, yakni KM Bandar Jakarta I milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu,

Biaya mouring di Dermaga Marina Ancol bervariasi tergantung lokasi sandar. Untuk lokasi yang langsung berbatasan dengan laut/sisi luar dermaga, setiap bulan dikenakan Rp 200 ribu per meter. Sedangkan lokasi di dalam areal dermaga setiap bulan dikenakan Rp 170 ribu per meter. Dan setiap kalkukasi panjang kapal ditambah PPN 10 persen. Contohnya, untuk kapal dengan panjang 5 meter dan sandar di bagian luar dermaga, maka yang dibayarkan Rp 1.000.000 + PPN 10% = Rp 1.100.000.

General Manager (GM) TIJA, Harwanto, mengatakan, tindakan tegas ini bertujuan para pemilik kapal segera membayar biaya sandar kapal (mouring) dalam batas waktu yang ditentukan. Sebelumnya melakukan penyegelan, manajemen TIJA telah menyampaikan surat peringatan terhadap pemilik tujuh kapal tersebut, namun hingga batas yang ditentukan berakhir tidak ada niat pemilik untuk menyelesaikan masalah pembayaran biaya sandar.

“Manajamen telah menyampaikan surat peringatan beberapa kali, tapi pemilik belum juga menyelesaikan soal pembayaran biaya mouring kapal,” jelas Harwanto, Selasa (25/8).

Terkait dengan dirantainya KM Bandar Jakarta I milik Pemkab Kepulauan Seribu, Humas TIJA Sofia Cakti, menegaskan, kapal tersebut dirantai karena tidak bersandar di dermaga yang diperuntukan yakni dermaga 22. Kapal yang digunakan untuk membawa pegawai negeri sipil (PNS) Pemkab Kepulauan Seribu itu diketahui sering melanggar perjanjian lokasi sandar, sehingga manajeman TIJA mengambil tindakan tegas dengan merantainya di dermaga bongkar muat.

“KM Bandar Jakarta I sering dikeluhkan pemilik kapal yang akan bongkar muat karena bersandar di dermaga yang bukan semestinya. Manajemen berkali-kali menyurati Pemkab Kepulauan Seribu agar tidak bersandar di dermaga tersebut. Tapi tidak pernah digubris,” terang Sofia.

Bupati Kepulauan Seribu, Burhanuddin, mengaku belum mengetahui, dirantainya KM Bandar Jakarta I di dermaga bongkar muat Marina. Namun dia berjanji akan melakukan pengecekan tentang hal itu. Bila masalah tersebut benar, maka Pemkab Kepulauan Seribu akan mengupayakan agar rantai KM Bandar Jakarta segera dilepas. “Secepatnya saya akan cek masalah itu, KM Bandar Jakarta I sangat dibutuhkan untuk menyeberangkan PNS untuk bertugas ke Kepulauan Seribu,” kata Burhanuddin.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Krisdianto. Dia mengatakan, sangat tidak logis bila kapal tersebut dirantai karena terkait biaya sandar kapal. Karena biaya tersebut telah dianggarkan menggunakan dana APBD. “Keliru bila Pemkab tidak mampu membayar biaya mouring, karena biaya itu telah dianggarakan di APBD Kepulauan Seribu tiap tahun,” jelas Krisdianto. (bjc/puser)